Komparasi Akun Laporan Laba Rugi (SAK) dengan Laporan Realisasi Anggaran (SAP)

I.         Pendahuluan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan pedoman yang harus diacu dalam penyusunan laporan keuangan pada sektor privat. SAK disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Adapun laporan yang terdapat didalam SAK, yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman untuk menyusun laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun laporan keuangan yang terdapat didalam SAP, yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

II.      Akun-akun dalam Laporan Laba Rugi berdasarkan SAK

Laporan laba rugi merupakan ikhtisar pengaruh-pengaruh finansial dari usaha-usaha perusahaan yang menguntungkan atau merugikan selama jangka waktu tertentu. Laporan perhitungan rugi-laba menyajikan informasi yang berguna untuk :

a.       Menilai keberhasilan operasi perusahaan dan efisiensi manajemen dalam mengelola perusahaan.

b.      Membuat estimasi / taksiran laba di masa yang akan datang.

c.       Menilai rentabilitas dan profitabilitas dari modal yang ditanam oleh para pemilik di dalam perusahaan.

Unsur-unsur yang terdapat didalam Laporan Laba Rugi terdiri atas:

1.      Pendapatan

2.      Beban

3.      Laba/rugi

Format Laporan Laba Rugi disajikan dalam tabel di bawah ini.

Selanjutnya akan diuraikan penjelasan dari masing-masing Laporan Laba Rugi di atas.

1.        Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva yang timbul sebagai hasil dari kegiatan operasional. Saldo normal pendapatan berada pada sisi Kredit (K). Pendapatan akan bertambah jika terjadi penjualan pada perusahaan dagang atau pendapatan jasa pada perusahaan jasa.

Jurnal Umum untuk mencatat pendapatan :

Rp

Jurnal Umum

PT.Maju

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Kas di Bank		xxx
	Pendapatan ....			xxx

2.    Beban

Beban merupakan penurunan jumlah aktiva yang timbul sebagai hasil dari kegiatan opersional. Saldo normal beban berada pada sisi Debit (D). Adapun contoh beban yang dibayar oleh perusahaan adalah seperti beban gaji, beban administrasi, beban air dan listrik, beban telepon, dll.

Jurnal Umum untuk mencatat beban :

Rp

Jurnal Umum

PT.Maju

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Beban..............		xxx
	Kas di Bank			xxx

3.        Laba/Rugi

Laba/rugi adalah kenaikan/penurunan modal yang berasal dari transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi perusahaan selama suatu periode. Laba akan terjadi apabila jumlah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada jumlah beban yang dikeluarkan selama suatu periode tertentu. Sedangkan rugi akan terjadi apabila beban yang dibayar oleh perusahaan melebihi dari jumlah pendapatan yang diterima oleh perusahaan tersebut selama suatu periode tertentu. Laba akan menaikkan modal perusahaan, sedangkan rugi akan menurunkan modal perusahaan.

III.   Akun-akun dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SAP

Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang  menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang terdapat didalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri tas :

1.      Pendapatan

2.      Belanja

3.      Transfer

4.      Pembiayaan

5.      Surplus/Defisit

6.      Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Format Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Kabupaten/Kota disajikan dalam tabel di bawah ini.

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) PENDAPAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya (18s/d19) TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32) BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42) BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51) BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55) JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56) TRANSFER TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63) SURPLUS/DEFISIT (33 -64) PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kpd Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Penerimaan (70 s/d 81) PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberiaan Pokok Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberiaan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pengeluaran (85 s/d 95) PEMBIAYAAN NETO (82 -96) Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (66 + 97)

Selanjutnya akan diuraikan penjelasan dari masing-masing LRA di atas.

1.        Pendapatan

Pendapatan merupakan penerimaan oleh Bendahara Umum Negera (BUN)/Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang  menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Saldo normal pendapatan berada di sisi kredit (K). Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

a.    Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan dari daerah itu sendiri, terdiri dari:

1)        Pendapatan Pajak Daerah

2)        Pendapatan Retribusi Daerah

3)        Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4)        Lain-lain PAD

b.    Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti Pemerintah Pusat atau daerah otonomi lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer dari Daerah Otonom lainnya antara lain seperti Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Pajak Bahan Bakar, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

c.    Lain-lain Pendapatan yang sah

Lain-lain Pendapatan yang sah adalah pendapatan lainnya selain yang disebutkan di atas, yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan seperti Hibah dan Dana Darurat.

Terkait dengan akuntansi pendapatan, pada umumnya terdapat dua sistem penerimaan :

a.       Wajib Bayar/masyarakat langsung menyetor ke rekening Kas Umum Daerah

Jurnal Umum untuk mencatat realisasi penerimaan pendapatan oleh BUD :

Rp

Jurnal Realisasi

BUD Kabupaten Karya

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Kas di Kas Daerah		xxx
	Pendapatan ....			xxx

           

Jurnal Umum untuk mencatat realisasi penerimaan pendapatan oleh SKPD :

Rp

Jurnal Realisasi

Dinas Pariwisata Kabupaten Karya

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Utang kepada BUD		xxx
	Pendapatan.............			xxx

b.      Wajib bayar/masyarakat menyetor ke Bendahara Penerimaan SKPD, selanjutnya Bendahara Penerimaan SKPD tersebut menyetor ke rekening Kas Umum Daerah.

Dengan menggunakan basis kas sesuai dengan PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Daerah. Oleh karena itu, pada saat uang diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD, jumlah tersebut belum diakui sebagai pendapatan daerah, pendapatannya baru diakui setelah disetor ke rekening Kas Umum Daerah. Dengan demikian apabila terdapat pendapatan yang dipungut oleh/disetor kepada Bendahara Penerimaan SKPD belum diakui sebagai pendapatan. Uang tersebut diperlakukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan.

Jurnal pada saat Penerimaan Kas oleh Bendahara Penerimaan SKPD :

Rp

Jurnal Realisasi

Dinas Pariwisata Kabupaten Karya

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Kas Bendahara Penerimaan		xxx
	Pendapatan yang Ditangguhkan			xxx

Jurnal pada saat Penyetoran kas oleh SKPD kepada BUD

Rp

Jurnal Realisasi

Dinas Pariwisata Kabupaten Karya

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Utang kepada BUD		xxx
	Pendapatan .............			xxx

Pencatatan pada BUD

Penerimaan Kas pada SKPD : Tidak ada jurnal

Penerimaan Setoran Kas dari SKPD

Rp

Jurnal Realisasi

BUD Kabupaten Karya

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Kas di Kas Daerah		xxx
	Pendapatan....			xxx

2.        Belanja

Belanja merupakan pengeluaran oleh BUN/BUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Saldo normal belanja berada di sisi Debit (D). Belanja kan bertambah saat adanya pengeluaran oleh pemerintah. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja akan mengurangi belanja. Berdasarkan karakternya belanja dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

a.         Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang mempunyai manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang non investasi, pembayaran bunga hutang, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja operasional lainnya.

b.         Belanja modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset tidak berwujud.

c.         Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bantuan sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Jurnal pada saat mencatat belanja oleh Bendahara Umum Daerah :

Rp

Jurnal Realisasi

BUD Kabupaten Karya

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Belanja ..............		xxx
	Kas di Kas Daerah			xxx

3.        Transfer  

Transfer adalah pengeluaran  uang  dari  suatu  entitas  pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Saldo normal transfer berada di sisi Debit (D). Menurut PSAP Nomor 02, pengeluaran ini disajikan dalam kelompok pengeluaran belanja, tetapi pengeluaran transfer bukan termasuk pengeluaran belanja.

Jurnal pada saat mencatat transfer oleh Bendahara Umum Daerah :

Rp

Jurnal Realisasi

BUD Kabupaten Karya

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Bagi Hasil ..............		xxx
	Kas di Kas Daerah			xxx

4.        Pembiayaan (financing)

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatlan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas dua macam, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a.       Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah transaksi penerimaan pemerintah yang perlu dibayar kembali, antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil investasi.

Jurnal pada saat mencatat penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah :

Rp

Jurnal Realisasi

BUD Kabupaten Karya

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Kas di Kas Daerah		xxx
	Penerimaan Pinjaman Daerah			xxx

b.      Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran pemerintah yang akan diterima kembali, antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal pemerintah.

Rp

Jurnal Realisasi

BUD Kabupaten Karya

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		xxx
	Kas di Kas Daerah			xxx

5.         Surplus/Defisit

Surplus merupakan kondisi dimana terdapat selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

6.         Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

SILPA merupakan Selisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Sumber :

a.    Standar Akuntansi Pemerintah PP Nomor 24 tahun 2005

b.    Standar Akuntansi Keuangan

c.    Modul akuntansi pemerintah POLBAN

d.   Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Prof. Dr. Ghozali, Imam dkk