Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Sektor Privat

Pengertian Akuntansi Sektor Publik  beserta perbedaannya dengan Akuntansi Sektor Privat

Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Perbedaan akuntansi sektor publik dengan akuntansi umum :

Perbedaan	Akuntansi Sektor Publik	Akuntansi Sektor Privat
Tujuan Organisasi	Nonprofit motives	Profit motives
Sumber Pendanaan	Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan asset negara, dsb.	Pembiayaan internal : Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal : Utang bank, obligasi, penerbitan saham.
Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD).	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor.
Struktur Organisasi	Birokratis, kaku dan hierarkis.	Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb.
Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk publik.	Tertutup untuk publik.

a.       Tujuan organisasi

Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor public berbeda dengan sektor privat. Perbedaan yang menonjol terletak pada tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat semangat untuk memaksimumkan laba, sedangkan pada sektor public tujuan utama organisasi bukan untuki memaksimumkan laba tetapi pemberian pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hokum transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan public. Meskipun tujuan utama sektor publik adalah pemberian pelayanan public, tidak berarti organisasi sektor publik sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat financial. Organisasi sektor publik juga memiliki tujuan financial, akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofi. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara, peningkatan laba pada perusahaan-perusahaan milik Negara atau milik daerah, upaya pemerintahan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) adalah contoh adanya tujuan financial pada organisasi sektor publik.

b.      Sumber-sumber pendanaan

Struktur pembiayaan sektor public berbeda dengan sektor privat dalam hal bentuk, jenis, dan tingkat resiko. Pada sektor public sumber pendanaan berasal dari pajak dan restribusi, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negri dengan obligasi pemerintah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada sektor privat sumber pembiayaan dipisahkan menjadi sumber pembiayaan internal dan sumber pembiayaan eksternal. Sumber pembiayaan internal terdiri atas bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan dan modal pemilik. Sedangkan sumber pembiayaan eksternal misalnya utang bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari public.

c.       Pola Pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban manajemen sektor publik berbeda dengan sektor privat. Manajemen pada sektor privat bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor public manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan dalam rangka pemberian pelayanan public berasal dari masyarakat.

d.      Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada sektor public bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor privat lebih fleksibel. Struktur organisasi pada sektor privat dapat berbentuk datar, piramid, lintas fungsional (cross fungsional), dan lainnya sesuai dengan pilihan organisasi. Salah satu faktor utama yang membedakan sektor publik dengan sektor privat adalah adanya dengan pengaruh politik yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik.

e.       Karakteristik Anggaran dan stokeholder

Jika dilihat dari karateristik anggaran, pada sektor public rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan sebagai rahasia  Negara. Sementara itu anggaran pada sektor privat tertutup bagi public karena anggaran merupakan rahasia perusahaan.

Latar belakang adanya reformasi di bidang pengelolaan keuangan Negara di Indonesia

Sebelum terjadi reformasi, penerapan akuntansi pada pemerintah masih menerapkan pembukuan tunggal yang mana dalam pencatatan ini hanya dilakukan satu kali, akibatnya pemerintah tidak memiliki catatan tentang utang dan piutang negara, apalagi aktiva tetap negara dan ekuitas yang dimiliki. Akibatnya pemerintah tidak pernah menampilkan neraca sebagai salah satu bentuk laporan keuangan yang umum dikenal guna menggambarkan kondisi keuanga pemerintah. Selain itu basis akuntansi yang digunakan masih berbasis kas.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah merasa perlu untuk berubah dalam mempertanggung jawabankan semua pelayanannya, apalagi dalam sistem pemerintahan dikenal sebutan Kedaulatan Rakyat atau Demokrasi. Maka pada tahun 1998 munculah keinginan untuk melakukan reformasi untuk mengembalikan kedudukan dan peranan sektor publik.

Pemerintah melakukan perombakan peraturan keuangan negara dengan mengganti seluruh peraturan yang lama dan pada tahun tersebut bersama dengan DPR mengeluarkan satu paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan yang terdiri dari :

1.      UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.

2.      UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.

3.      UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dalam anggaran pemerintah terdapat  konsep penganggaran pemerintah dan di Indonesia dikenal tiga pendeketan sistem penganggaran (3 pilar penganggaran).

Tiga pendekatan sistem penganggaran :

a.     Pengaanggaran Terpadu

Penganggaran terpadu mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-K/L dengan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, kegiatan, dan jenis belanja. 

Tujuan Penganggaran Terpadu:

·           Tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana K/L

·           Mewujudkan satker sebagai satu-satunya entitas akuntansi

·           Adanya akun standar, sehingga duplikasi dapat dihindari

b.    Penganggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran berbasis kinerja merupakan sebuah pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.  Ciri utama penganggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input), keluaran (output), dan hasil yang diharapkan (outcomes) sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan setiap kegiatan.  Penerapan penganggaran berbasis kinerja diharapkan diharapkan dapat memberikan informasi kinerja atas pelaksanaan suatu program/kegiatan pada suatu Kementerian/Lembaga serta dampak atau hasilnya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

c.     Pendekatan Pengeluaran Jangka Menengah

Dasar pendekatan ini adalah KEBIJAKAN, yang berimplikasi pada anggaran selama lebih dari 1 tahun anggaran. Maka, pemerintah akan membuat prakiraan maju anggaran sampai 3 tahun ke depan. Prakiraan itu akan menjadi baseline yang akan menjadi patokan awal penyusunan anggaran tahun bersangkutan. Nah, setiap akan memasuki tahun tertentu, maka wajiblah dilakukan penyesuaian base line. Hal ini wajar mengingat fluktuasi kondisi ekonomi dan non-ekonomi yang terjadi di negara kita.